Mulai tahun 2026, pemerintah akan memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini hanya menyasar murid sekolah, anak balita, dan ibu hamil. Program tersebut nantinya juga akan diberikan kepada guru, tenaga kependidikan, hingga relawan posyandu. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam arah pembangunan sumber daya manusia karena tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga pada para pendidik yang menjadi ujung tombak dunia pendidikan.
Perluasan program ini bukan tanpa alasan. Guru memegang peranan penting dalam mencetak generasi emas Indonesia, sehingga kesehatan dan kesejahteraan mereka juga harus dijaga. Dengan dukungan gizi yang memadai, para pendidik diharapkan dapat lebih fokus dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah menilai bahwa memperhatikan kebutuhan gizi guru sama pentingnya dengan memperhatikan kebutuhan murid, sebab keduanya saling terkait dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkualitas.
Sumber dari RRI
Untuk mewujudkan program ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan peningkatan anggaran yang signifikan. Jika pada tahun 2025 anggaran MBG berada di kisaran Rp 71 triliun, maka di 2026 nilainya melonjak menjadi Rp 268 triliun. Kenaikan anggaran tersebut diharapkan mampu mencakup distribusi makanan bergizi tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi jutaan guru dan tenaga pendukung pendidikan di seluruh Indonesia.
Manfaat yang diharapkan pun cukup besar. Guru yang memperoleh asupan gizi seimbang akan lebih sehat dan berdaya, sehingga kualitas pengajaran pun meningkat. Selain itu, program ini juga bisa meringankan beban ekonomi, terutama bagi guru di daerah terpencil yang fasilitasnya terbatas. Lebih jauh, kehadiran MBG bagi guru menjadi bentuk nyata penghargaan negara terhadap peran mereka dalam mendidik generasi bangsa.
Meski begitu, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Pemerintah perlu memastikan standar gizi dan keamanan pangan agar makanan yang disalurkan tidak hanya layak konsumsi tetapi juga benar-benar menyehatkan. Dari segi distribusi juga akan menjadi tantangan besar, terutama di wilayah kepulauan dan pelosok. Tanpa pengawasan yang baik, program ambisius ini bisa menghadapi kendala di lapangan.
Meskipun masih meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak bagi pemerintahan Republik Indonesia, kebijakan perluasan MBG tetap menjadi langkah progresif. Ini bukan hanya soal makan siang gratis, tetapi soal visi jangka panjang membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif.
Artikel ditulis oleh Alivia Ichsania Yuanani
