Pemerintah Tiongkok resmi memberlakukan aturan baru yang mewajibkan para influencer media sosial memiliki kualifikasi profesional sebelum membuat atau mempublikasikan konten tentang topik-topik tertentu yang dianggap sensitif. Kebijakan ini mulai berlaku pada Oktober 2025 dan diawasi langsung oleh Cyberspace Administration of China (CAC).
Peraturan tersebut menargetkan influencer yang membahas bidang dengan dampak besar terhadap kepentingan publik, seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan keuangan. Untuk dapat membuat konten di bidang tersebut, para kreator diwajibkan menunjukkan bukti keahlian profesional, seperti ijazah akademik, sertifikasi, atau izin praktik resmi. Langkah ini disebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di dunia maya berasal dari sumber yang kompeten, sekaligus mengurangi penyebaran misinformasi dan penipuan daring yang marak di berbagai platform digital.
Aturan baru ini juga memberikan tanggung jawab besar kepada platform media sosial, seperti Douyin (versi Tiongkok dari TikTok), Weibo, dan Bilibili. Mereka diwajibkan untuk memverifikasi kredensial para kreator konten dan memastikan setiap unggahan yang menyentuh topik profesional disertai sumber rujukan yang sesuai. Selain itu, influencer juga harus secara jelas menyatakan jika kontennya menggunakan elemen buatan AI atau hasil studi pihak lain.
Kebijakan tersebut turut melarang influencer mempromosikan layanan medis, suplemen, atau produk kesehatan yang dikemas dalam bentuk edukasi terselubung. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada penghapusan konten atau penandaan akun oleh pihak platform.
Meski pemerintah menyebut aturan ini sebagai langkah untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan informatif, sejumlah pihak menilai kebijakan ini berpotensi memperketat pengawasan terhadap kebebasan berekspresi di internet. Para pengamat menyebut, kebijakan tersebut bisa menjadi alat baru bagi pemerintah untuk mengendalikan arus informasi dan membatasi pandangan independen di dunia maya.
Dengan regulasi ini, ekosistem digital Tiongkok diperkirakan akan berubah signifikan. Di satu sisi, langkah ini bisa meningkatkan kredibilitas informasi yang beredar, namun di sisi lain, juga menimbulkan kekhawatiran akan semakin terbatasnya ruang bagi konten kreatif dan sudut pandang yang berbeda dari narasi resmi pemerintah mengenai suatu hal kedepannya.
